Board of Peace Buatan Amerika Jadi Sorotan, Indonesia Gabung di Dalamnya. Kenapa?

Belakangan ini kamu mungkin sering dengar soal Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Topiknya ramai banget, bukan cuma di luar negeri tapi juga di Indonesia. Ada yang mendukung, ada juga yang skeptis.

Sebenarnya Board of Peace itu apa sih? Kenapa sampai jadi perdebatan? Dan kenapa Indonesia, lewat Presiden Prabowo, memutuskan untuk ikut bergabung?

Yuk kita bahas pelan pelan, biar kamu paham gambaran besarnya.

Apa Itu Board of Peace?

Board of Peace adalah badan internasional yang dibentuk pada 15 Januari 2026 oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Organisasi ini dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza yang sebelumnya disepakati antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025, lalu diperkuat lewat Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.

Secara resmi, tujuannya adalah:

• Mengawasi berakhirnya perang di Gaza
• Melindungi warga sipil
• Mengawasi rekonstruksi Gaza
• Mendorong proses perdamaian Israel Palestina yang berkelanjutan

Kalau dilihat dari misinya, terdengar positif ya. Fokusnya jelas: perdamaian dan stabilitas.

Tapi, di sinilah cerita mulai jadi menarik.

Kenapa Banyak yang Pro dan Kontra?

Board of Peace langsung mengundang perdebatan sejak awal. Bukan cuma karena misinya, tapi karena struktur dan sosok sentral di dalamnya.

1. Peran Besar Donald Trump

Dalam piagam nya, Donald Trump ditunjuk sebagai Ketua seumur hidup. Ia punya kewenangan besar, termasuk:

• Mengundang atau menghapus anggota
• Menyetujui atau memveto keputusan
• Membentuk atau membubarkan struktur di dalam organisasi

Banyak pengamat melihat kekuasaan ini terlalu terpusat. Bahkan beberapa media internasional menyebutnya sebagai organisasi yang sangat didominasi satu figur.

Beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Inggris, Norwegia, dan Swedia memilih menolak bergabung. Mereka khawatir Board of Peace bisa “menggeser” peran PBB atau memusatkan terlalu banyak kekuasaan pada satu negara.

2. Soal Biaya Keanggotaan

Isu lain yang bikin ramai adalah kontribusi dana. Negara yang ingin menjadi anggota tetap harus menyetor dana besar, bahkan disebut mencapai 1 miliar dolar AS.

Bagi sebagian negara, ini menimbulkan pertanyaan:
Apakah ini forum perdamaian, atau forum yang terlalu transaksional?

3. Kekhawatiran Geopolitik

Di Indonesia sendiri, ada anggota DPR yang mengingatkan soal risiko geopolitik.

Takutnya, Indonesia dianggap terlalu dekat dengan agenda Amerika Serikat. Ada juga kekhawatiran soal keamanan personel jika nanti ada keterlibatan dalam misi stabilisasi.

Jadi memang wajar kalau topik ini tidak hitam putih.

Lalu Kenapa Indonesia Tetap Bergabung?

Indonesia resmi bergabung sebagai founding member setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani dokumen keanggotaan di Davos pada 22 Januari 2026.

Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, alasan utamanya adalah strategi.

Indonesia ingin berada di dalam forum tersebut agar bisa:

• Mengawal agar tujuan tetap fokus pada kemerdekaan Palestina
• Memastikan solusi dua negara tetap diperjuangkan
• Memberi pengaruh dari dalam, bukan hanya mengkritik dari luar

Logikanya sederhana. Kalau ingin mempengaruhi keputusan, kamu harus duduk di meja pengambilan keputusan.

Beberapa analis hubungan internasional menyebut langkah ini sebagai strategi influence from within. Dalam dunia politik global yang semakin transaksional, akses langsung ke pusat kekuasaan dianggap penting.

Apakah Board of Peace Menggantikan PBB?

Tidak.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Board of Peace bukan untuk menggantikan PBB, melainkan sebagai alternatif mekanisme konkret untuk mempercepat stabilisasi Gaza.

Meski begitu, tetap ada kekhawatiran karena badan ini berada di luar struktur resmi PBB dan tidak bertanggung jawab pada Majelis Umum.

Jadi secara sederhana, ini bukan pengganti PBB, tapi posisinya memang unik dan belum sepenuhnya konvensional.

Kalau Dilihat dari Sisi Kemanusiaan

Terlepas dari perdebatan geopolitik, ada satu sudut pandang yang sering diangkat: kemanusiaan.

Di Gaza, ribuan warga sipil terdampak konflik. Infrastruktur hancur. Krisis kemanusiaan berlangsung lama.

Sebagian pihak berpendapat, kalau memang Board of Peace bisa membantu membuka akses bantuan kemanusiaan dan mempercepat gencatan senjata, maka itu patut dicoba.

Kadang dalam politik internasional, pilihan yang tersedia tidak pernah ideal. Yang ada adalah memilih opsi yang resikonya paling kecil tapi memberi peluang manfaat lebih besar.

Jadi, Board of Peace Itu Baik atau Tidak?

Jawabannya belum bisa ditentukan sekarang.

Board of Peace masih sangat baru. Keberhasilannya akan terlihat dari:

• Apakah benar benar membantu stabilisasi Gaza
• Apakah tidak menjadi alat politik sepihak
• Apakah tetap menghormati hukum internasional

Sebagai pelajar, penting banget buat kamu melihat isu ini dengan kepala dingin. Jangan cuma ikut arus opini, tapi pahami struktur, kepentingan, dan konteksnya.

Karena politik internasional itu kompleks. Kadang terlihat ideal di atas kertas, tapi tantangannya ada di pelaksanaan.

Board of Peace adalah contoh nyata bagaimana dunia internasional terus mencari cara untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi.

Indonesia memilih bergabung dengan harapan bisa ikut mengawal arah kebijakan dari dalam.

Apakah langkah ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab.

Yang jelas, memahami isu global seperti ini bikin kamu lebih peka, kritis, dan siap jadi warga dunia yang cerdas.

Dan itu sudah jadi langkah awal yang keren banget.